Konsep Pendahuluan : Eksistensi Sekolah/Madrasah

Tidak dapat dipungkiri bahwa  kehadiran Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Propinsi berpengaruh terhadap pendidikan dari sisi pengelolaan sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Hadi Miarso  sebagai berikut :

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Propinsi sebagai daerah otonom berpengaruh besar terhadap sektor pendidikan. Hal ini terlihat dari sisi pengelolaan pendidikan diarahkan pada manajemen berbasais sekolah. Konsep kebijakan ini memberikan otonomi lebih besar kepada warga sekolah ( guru, kepala sekolah, orang tua dan masyarakat ) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.Kebijakan ini diharapkan dapat diterapkan di sekolah  termasuk Madrasah di Indonesia dengan memberikan peran kepada masyarakat untuk memberikan pandangan – pandangannya terhadap eksistensi lembaga pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas lembaganya.[1]  Sekolah, termasuk Madrasah sebagai salah satu bagian dari pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem, karena ia terdiri atas komponen – komponen yang mempunyai fungsi yang berlainan, tetapi semuanya tergabung dalam suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan dan berinteraksi. Komponen sekolah meliputi guru, siswa, karyawan, gedung, kurikulum, perabot, buku, dana dan prasarana. Sekolah/Madrasah sendiri, sebagai suatu sistem, merupakan komponen dari suatu sistem yang lebih besar yaitu masyarakat. Komponen yang lain meliputi diantaranya, keluarga, pasar, pemerintahan setempat, tempat ibadah dan sebagainya. Orang – orang yang ada dalam masyarakat tidak hanya guru, siswa dan karyawan sekolah, melainkan juga orang tua siswa, pimpinan masyarakat dan masyarakat secara umum. Interaksi tersebut digambarkan oleh Yusuf Hadi Miarso sebagai berikut :

Karena sekolah merupakan komponen dalam sistem masyarakat, maka sekolah harus terkait dan berinteraksi dengan komponen lain agar masyarakat itu dapat berfungsi dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang efektif. Masyarakat yang tidak mempunyai komponen  berupa Sekolah merupakan masyarakat yang ketinggalan zaman, dan tidak akan dapat berkembang sebagaimana mestinya. Demikian juga kalau sekolah itu tidak berinteraksi dengan komponen – komponen lain dalam masyarakat dan sebaliknya tidak menerima masukan dari masyarakat, berupa pandangan – pandangan mereka tentang sekolah, maka sekolah itu sebagai suatu komponen, tidak akan dapat berfungsi dengan baik, dan akibatnya masyarakat yang bersangkutan juga tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.[2]

 Pendapat di atas menurut Yusuf Hadi Miarso dapat dianalogikan seperti sebuah mobil sebagai suatu sistem. Komponen mobil tersebut meliputi, kerangka badan, mesin, kemudi, rem, roda termasuk juga ban. Mobil tanpa mesin atau tanpa ban tentu saja tidak dapat berfungsi. Mobil itu sendiri merupakan bagian atau komponen sistem transportasi, meliputi : jalan, rambu– rambu lalu lintas, pengemudi, bahan bakar dan lain – lain. Meskipun mobil sebagai suatu sistem mempunyai komponen lengkap dan dapat berfungsi, tetapi kalau tidak ada pengemudi dan jalan, maka mobil tersebut sebagai komponen dari sistem transportasi tidak dapat berfungsi dan bahkan tidak ada manfaatnya.

Jelaslah bahwa agar sekolah itu berfungsi dan berperan maka sekolah itu  harus bertinteraksi dengan lingkungan masyarakat setempat dengan meminta pandangan – pandangan mereka terhadap eksistensi lembaga sekolah tersebut, agar memiliki kemajuan yang berarti dimasa mendatang. Dalam konteks lain dapatlah dinyatakan bahwa, keterlibatan masyarakat dalam memberikan pandangan – pandangan mereka dalam penyelenggaraan kegiatan Sekolah/Madrasah diperlukan agar  lembaga sekolah dapat berfungsi dengan baik, sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Hadi Miarso sebagai berikut :

Pandangan – pandangan masyarakat tentang sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk : (1) terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan,(2) terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan (saling memberi dan menerima) antara semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan,(3) meningkatnya kinerja sekolah yang berarti pula meningkatnya produktifitas, kesempatan memperoleh pendidikian, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik dan  lingkungan, serta komitmen dari para pelaksana pendidikan.[3]

 Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam memberikan pandangan – pandangannya terhadap eksistensi sekolah adalah menumbuhkan komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat. Menyediakan informasi saja, misalnya berupa pengumuman  belum merupakan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif di tandai dengan adanya tindakan kerjasama yang serasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mewujudkan dan mengembangkan  partisipasi masyarakat berupa pandangannya tentang eksistensi sekolah/Madrasah  dengan memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada mereka (masyarakat) dalam memberikan pandangan – pandangan tentang eksistensi sebuah lembaga pendidikan dari aspek kepribadian guru, kegiatan belajar mengajar  dan lain – lain.


[1]Yusuf Hadimiarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, Jakarta, Prenada Media,2004., h. 85.

[2]Ibid., h. 90.

[3]Ibid., h. 93.

%d bloggers like this: