Intensitas Guru Agama

Patut dicatat bahwa ragamnya persoalan suatu bangsa tak lepas dari masalah pendidikan. Runtuh dan tegaknya martabat suatu bangsapun tidak bisa dipisahkan dari persoalan pendidikan dan eksistensi profesi guru. Meskipun profesi guru telah hadir cukup lama di negeri tercinta ini, namun hakikat, fungsi, latar tugas dan kedudukan sosial telah banyak perubahan. Bahkan ada yang secara lugas mengatakan sosok guru telah berubah dari tokoh yang digugu dan ditiru, dipercaya dan dijadikan panutan, diteladani, agaknya menurun dari tradisi latar padepokan menjadi oknun yang kurang pantas di tengah berbagai bidang pekerjaan dalam masyarakat. (Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, 2003)

Sejalan dengan kenyataan itu, keberhasilan nasional akan ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola pendidikan nasional. Dimana di dalamnya guru menempati posisi sentral dan penting. Memang harus diakui dan tak dapat disangkal, selama ini peran guru diperlukan kurang sesuai dengan yang semestinya. Akibatnya, keinginan untuk menciptakan guru-guru berkualitas dan profesional sulit diharapkan kerena jabatan guru belum memiliki pijakan struktural yang kuat.

Di satu sisi pula pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional “Dalam UU Sisdiknas baik UU. No. 2 tahun 1989, selanjutnya dipertegas dalam UU No. 20 tahun 2003 disebutkan tujuan pendidikan: untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”

Demikian pula halnya lahirnya kurikulum berbasis kompetensi (KBK) kembali mengundang tantangan baru bagi profesi guru. Oleh sebab itu mempertemukan antara tujuan pendidikan nasional dan kurikulum berbasis kompetensi KBK tidak serta-merta dijalankan oleh mereka yang tidak memiliki keahlian. Sebab kurikulum berbasis kompetensi lebih terfokus pada learning to know, learning to do, learning to live together, and leraning to be. Penerapan konsep ini harus diakomodasikan secara integral dan proporsional. Aspek kognitif, afektif dan psikomotorik merupakan suatu keutuhan dalam pencapaian kompetensi dan kemampuan dasar. Maka dalam kerangka ini untuk mencapai life skill (kecakapan hidup) dibutuhkan proses pembelajaran secara terpadu.

Meskipun pelaksanaan KBK secara resmi nanti di tahun 2004, namun diskusi panjang tentang hal ini terus bergulir. Persoalannya adalah terletak pada kemampuan guru yang menuntut kerja secara profesional dan atas dasar panggilan hidup, jelas akan mengundang berbagai teka-teki atas keberhasilan guru menghasilkan lulusan yang benar-benar memiliki integritas.

Bagi guru agama dituntut pula mampu memberikan kecerdasan intelektual disatu sisi, akan tetapi pada sisi lain dituntut melahirkan manusia yang berkepribadian yang berbudi pekerti luhur. Oleh sebab itu mendiskusikan pendidikan agama di Indonesia secara garis besar terbagi ke dalam dua tingkatan makro dan mikro. Pada level pertama, pendidikan agama bersentuhan dengan sistem pendidikan nasional dan faktor-faktor eksternal lain.sedangkan pada level kedua, pendidikan agama dihadapkan pada tuntutan akan proses pendidikan yang efektif sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. (Bahaking Rama, 2000)

Profesionalisme berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat modern. Hal ini sudah barang tentu menuntut spesialisasi yang mampu bersaing dengan kebutuhan zaman. Implikasi dari gagasan tersebut perlu intensitas guru agama guna menjalankan kurikulum berbasis kompetensi secara integritas dan proporsional.

%d bloggers like this: