Tinjauan Umum Tentang Hakim

Hakim dalam persepsi Hukum Tata Negara

Lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan  perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan,  hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media.  Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum.  Tanpa adanya hakim yang memiliki integritas, sikap dan perilaku yang baik dalam  lembaga peradilan, maka jargon-jargon good government dan good governance yang  selama ini digembar-gemborkan oleh banyak pihak tidak akan dapat terealisasi, hanya  sebatas “mimpi” semata.

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun  2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan  peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung  serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagimana dimaksud dalam Undang Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sedangkan secara etimologi atau  secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan  hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya  telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu  ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu  perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan  Yang Maha Esa. Melihat dari pengertian hakim yang dijabarkan oleh Bambang  Waluyo, S.H maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud hakim olehnya adalah tidak  jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam UU No.22 Th 2004, bukankah hakim  agung, hakim yang berada dibawah peradilan, dan juga hakim konstitusi itu juga  merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya  telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu dapat  ditegakkan. Hal ini senada juga dengan apa yang diungkap kan oleh Al. Wisnu Broto,  pendapatnya ialah, yang dimaksud dengan Hakim adalah konkretisasi hukum dan  keadilan secara abstrak, Bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil  tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.  Kalau kita perbandingkan dari keduanya, secara normatif hakim merupakan  institusi yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yang mencakup Mahkamah Agung  dan badan peradilan dibawahnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan  penjelasan tentang hakim secara umum, hakim haruslah seseorang yang mempunyai  tanggung jawab, integritas, dan kemampuan untuk berbuat adil dalam membuat  keputusan.  Pada dasarnya pengertian hakim, apabila kata tersebut ditafsirkan secara  generik maka dapat diartikan bahwa hakim adalah seluruh hakim disemua jenis dan tingkatan peradilan yaitu Hakim Agung, hakim pada badan peradilan di semua  lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi.

1 Comment

  1. March 17, 2012 at 9:40 am

    […] sidang, hakim terikat aturan  hukum, seperti hal nya pada pasal158 KUHAP yang mengisyaratkan: Hakim dilarang  menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan  mengenai […]


%d bloggers like this: