Kode Etik Hakim

Prinsip Dasar dan Kode Etik Hakim dalam Hukum Tata Negara

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk  menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan  membenarkan orang yang benar. Dan, didalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya  pertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berpekara saja, dan menjadi tumpuan  harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Dewasastra Tuhan  Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap – tiap amar putusan hakim selalu didahului  kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Begitu pentingnya profesi hakim, sampai-sampai ruang lingkup tugasnya  harus dibuatkan undang-undang. Tengok saja, dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan  UU No.35 Tahun 1999 dan disesuaikan lagi melalui UU No.4 Tahun 2004 tentang  kekuasaan kehakiman. Kemudian, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  Pidana (KUHAP), UU Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya.  Bahkan, dalam menjalankan tugasnya diruang sidang, hakim terikat aturan  hukum, seperti hal nya pada pasal158 KUHAP yang mengisyaratkan: Hakim dilarang  menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan  mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitupun dalam menilai alat bukti, UU telah  dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak arif lagi bijaksana (Pasal 188 ayat  (3) KUHAP). Tak hanya itu saja, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum, demikian bunyi pasal 32 UU No. 4/2004.

Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakekatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip prinsip dasar kode etik hakim, antara lain:

  1. Prinsip Kebebasan. Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap  aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh  karena itu, seorang Hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai  kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.
  2. Prinsip Ketidakberpihakan. Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan.  Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses  dalam mana keputusan itu dibuatan.
  3. Prinsip Integritas. Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat  mutu pengemban profesi.
  4. Prinsip Kesopanan. Kesopanan dan citra dari kesopananitu sendiri sangat penting dalam  pelaksanaan segala kegiatan seorang Hakim.
  5. Prinsip Kesetaraan. Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapan  pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.
  6. Prinsip Kompetensi dan Ketaatan. Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan  peradilan sebagaimana mestinya. Kedudukan hakim telah diberikan tempat pada konstitusi Negara kita. Dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (Disiplin F. Manao, SH : 2003)

Disamping itu, pada Pasal 25 amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa syarat–syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan oleh undang–undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh–sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat.Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam  rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku  hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi  hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral, untuk  mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah mudah  karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain timbul dari dalam badan  peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang efektifnya pengawasan  internal, dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk penyalah-gunaan wewenang  oleh hakim.  Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua  lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim  Mahkamah (UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 1 ayat 5).

Bagaimana menurut anda Hakim di Negara kita saat ini ???

Artikel Terkait :

Tinjauan Umum Tentang Hakim

2 Comments

  1. March 17, 2012 at 10:50 am

    Assalamualaikum, menjadi hakim berarti harus memiliki jiwa seperti seorang pemimpin!
    btw, gimana caranya membedakan jumlah ketukan palu dari hakim?

    • Dewasastra said,

      March 17, 2012 at 10:58 am

      wa ‘alaikum salaam…..
      Entar artikelnnya juga akan sampe kesana.. saya masih hrs melewati teori kewenangan, kekuasaan hakim, hak dan kewajiban hakim.. setelah itu Komisi yudisial, kewenangannya, fungsinya, perannya dalam pengawasan hakim dan lain-lain..🙂

      Thx sudah mengingatkan…😀


%d bloggers like this: