Pajak

Definisi Pajak

 Menurut P.J.A Andiani yang telah diterjemahkan oleh R Santoso Brotodiharjo. (1991:2) “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Beberapa ahli memberikan batasan pengertian pajak dari berbagai pandangan yaitu segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi dan lain sebagainya.

Rachmat Soemitro (1990:5) menyatakan pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut diatas, unsur-unsur pokok yang dapat diambil (Mardiasmo, 2003 : 3) adalah sebagai berikut :

  • Iuran dari rakyat kepada negara

Negara berhak untuk memungut iuran berupa pajak kepada Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah rakyat. Beberapa pendapat diatas mengatakan bahwa pajak dipungut dari sektor privat ke sektor publik. Di Indonesia, hal ini tidak berlaku karena BUMN dan BUMD juga harus membayar pajak.

  • Pajak dibedakan dari hukuman atau denda (%onpenal)

Pajak bukan merupakan hukuman atau denda, sebab pajak bukan merupakan kesalahan dan kesengajaan atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum.

  • Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

Pengenaan pajak harus didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah (fiskus) harus berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang harus dijelaskan mengenai siapa-siapa subjek yang dikenakan pajak, apa objek pajaknya, dan bagaimana cara membayar pajaknya.

  • Pajak dapat dipaksakan

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak terhadap Wajib Pajak yang lain dalam melaksanakan kewajibannya, fiskus mempunyai wewenang untuk memaksakan Wajib Pajak agar melaksanakan kewajibannya. Hal ini diwujudkan dalam sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Fiskus juga mempunyai wewenang untuk menyita harta Wajib Pajak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

  • Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi langsung

Wajib Pajak tidak akan mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi secara individual melainkan secara kolektif dengan penduduk lainnya, baik yang membayar pajak maupun yang mungkin tidak membayar pajak.

  • Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan untuk membiayai pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

  1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
  2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
  3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
  4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.
  5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budget, yaitu mengatur.

2 Comments

  1. March 6, 2012 at 8:21 am

    […] kita ketahui definisi pajak [baca juga: Definisi Pajak] pada artikel saya sebelumnya maka, pada artikel kali ini, saya mengajak anda untuk mengenal fungsi […]

  2. March 6, 2012 at 8:37 am

    […] Definisi Pajak […]


%d bloggers like this: