Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Madani dan Hukum Islam

A.   Pengertian dan Fungsi Hukum Islam
1.    Pengertian Hukum Islam
Maksud Istilah “Hukum Islam” sebagai hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amaly berupa interaksi sesama manusia, (Amirullah Ahmad :1996). atau dengan kata lain, segala ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni. Ringkasnya, adalah hukum perdata tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam yang sekaligus merupakan hukum terapan bagi peradailan agama.
Apabila dikaji secara historis Gibb melihat bahwa kegiatan dan pemikiran yang menonjol pada masa permulaan Islam adalah pada bidang hukum dan bukan dalam pemikiran. Hal itu karena beberapa hal. Pertama,  kebutuhan-kebutuhan praktis masyarakat Islam yang sedang tumbuh menghendaki proses hukum yang stabil dan stndar sebelum umat Islam mempnuyai kesempatan untuk memikirkan masalah-masalah filsafat. Kedua hukum romawi yang ditemukan umat Islam di Mesir, Suria, dan Irak mendorong mereka untuk mengkontruksi  sistem hokum. Hukum mereka sendiri sebelum kontropersi pemikiran asing mempengaruhi mereka. (Rifyal Ka’bah, : 1999)
Islam adalah ajaran Allah yang diturunkan melalui wahyu kepada nabi Muhamad untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup demi kebahagian mereka didunia dan akhirat. Ajaran Islam, menurut Mahmud Syaltut (Amirullah Ahmad, 1996) dapat dibagi kedalam dua kelompok besar, akidah dan syariat; atau seperti dalam bukunya yang lain, dibagi menjadi akidah, ahkam (hukum syariat) dan akhlak. Dalam pembagian ini jelas bahwa hukum Islam merupakan bagian dari totalitas ajaran Islam yang bersumber dari wahyu.
Dalam kajian Ushul Fiqih, yang dimaksud dengan hukum Islam ialah kitab (firman) Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukhallaf . atau dengan redaksi lain, hukum ialah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan-nya, manusia dan sesamanya dan manusia dengan alam semesta.
Dari konsep di atas, jelas bahwa hukum Islam itu qadim, artinya telah ada sejak sebelum manusia ada, karena itu adalah firman Allah atau kalam Allah yang nafsi azali, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Oleh karena hukum itu dibuat untuk manusia, Allah menurunkan sesuatu yang berfungsi untuk mngetahui hukum tersebut yang dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah dalil. Dalil hukum ini ada yang bersifat qath’iy dan ada yang bersifat zanni. Oleh karena itu hukum Islampun ada dua macam, pertama, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah, maksudnya ialah hukum-hukum yang diturunkan dari dalil yang qath’iy. Hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak dan hukum itulah yang dalam perkembangannya dikenal dengan syariat. Kedua, hukum yang tetapkan pokok-pokoknya saja, maksudnya ialah hukum yang ditetapkan oleh jalil yang zanni. Hukum semacam ini jumlahnya sangat banyak dan perlu dikembangkan dengan ijtihad. Hasil pengembangannya itulah yang dikenal dengan istilah Fiqih.
Hukum Islam kategori syariat bersifat tsabat (konstan, tetap) ; artinya tetap berlaku universal di sepanjang jaman, tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisilah yang harus menyesuaikan diri dengan syariat. Sedangkan hukum Islam kategori fiqih bersifat murunah (pleksibel, elastis) ; tidak (harus) berlaku universal, mengenal perubahan, serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
Setelah kita membahas tentang definisi hukum Islam, maka seharusnya untuk lebih mempertajam pemahaman tentang orientasi hukum Islam itu sendiri adalah persoalan apa dan bagaimana fungsi dan kandungan hukum Islam itu sendiri.

2. Fungsi Hukum Islam
Berbicara tentang fungsi Hukum Islam bagi umat Islam adalah sebuah keharusan yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang pengertian dan karakteristik Hukum Islam itu sendiri. Bahkan secara tersirat beberapa fungsi itu telah termasuk dalam pembahasan tersebut. Walaupun fungsi hukum Islam itu pada prinsipnya sangat luas atau cukup banyak jumlahnya namun dalam kajian ini hanya akan dikemukakan beberapa di antaranya, yang dipandang sebagai fungsi paling utama adalah sebagai berikut :

a)   Fungsi Ibadah

Fungsi hukum Islam adalah untuk beribadah. Hukum Islam adalah ajaran tuhan yang harus dipatuhi oleh umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus merupakan indikasi keimanan seseorang.

b)   Fungsi Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Sebagaimana dikemukakan, hukum Islam telah ada dan eksis mendahului masyarakat, karena ia adalah kalam Allah yang qadim. Sungguhpun demikian didalam prakteknya, hukum Islam tetap bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kita memahami fungsi kontrol sosial yang dilakukan lewat tahapan pengharaman riba dan khamar. Fungsi ini dapat disebut amar ma’ruf nahi munkar. Dari fungsi ini akan tercapai tujuan hukum Islam (maqasid Asy-syari’ah), yaitu mendatangkan (menciptakan) Kemasalahatan dana menghindari kemudaratan di dunia dan akhirat.

c)    Fungsi Zawajir

Adanya sangsi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segalah bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum ini dapat dinamakan dengan zawajir. Sebagaimana fungsi kedua, fungsi inipun dapat merealisasikan tujuan hukum Islam.

d)   Fungsi Tanzim wa Islah al-Ummah

Fungsi hukum Islam keempat ini adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera (baldatun toyyibatun warabbun ghafur).

Berkaitan dengan fungsi-fungsi hukum Islam di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sementara bahwa satu hal yang perlu dicatat adalah keempat fungsi hukum Islam tersebut tidak bisa dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hukum tertentu. Keempat fungsi ini sering mengait antara satu dengan yang lainnya. Fungsi pertama yaitu fungsi iabadah, bukan hanya tidak dapat dipilah atau dipisahkan dari ketiga fungsi lainnya, tetapi senantiasa ada dalam setiap bidang hukum. Sedangkan ketiga fungsi lainnya dapat dipilah atau dibedakan sesuai bidang atau disiplin masing-masing.

Juga dapat dijelaskan lebih luas lagi dari keempat bidang hukum ini, oleh penulis seperti fungsi hukum Islam dalam bidang pertama secara garis besarnya adalah hukum yang menata pembinaan manusia dengan penciptanya (Allah) yang kepada Dia manusia harus mengabdi. Sebab dengan berbagai macam ibadah yang disyari’atkan manusia ditumbeh kembangkan kesadaran moral sekaligus kesadaran sosialnya. Bidang Kedua dapat pula dikategorikan sebagai bidang muamalah artinya hukum yang menata hubungan manusia dengan sesamanya, dalam melakukan interaksi untuk memnuhi hajat hidup sehari-hari dengan sesamanya, dalam rangka kesadaran moral untuk mengembangkan interaksi sosial dalam kehidupannya. Bidang Ketiga termasuk bidang munakahat yang pengertinanya sebagai separangkat hukum yang menata pembinaan kehidupan dan rumah tangga yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan keturunannya, yang akan mewarisi nilai-nilai moral dan norma-norma sosil yang dikembangkan dalam kehidupan itu. Bidang keempat dapat pula diartikan bidang jinayat atau hukum yang menata pembinaan kehidupan bermasyarakat yang bertanggung jawab dengan hak-hak setiap manusia dilindungi. Dari setiap manusi dituntut tanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya dalam rangka mewujudkan kehidupan bermayarakat yang bermoral sehingga setiap manusia dapat hidup bebas, terhormat, tertib, aman dan damai.
B.      Pengertian Masyarakat Madani
Sepakat atau tidak, apa bila berbicara tentang masyarakat Madani baik secara umum maupun dalam batasan konteks Islam paling tidak mengajak kita untuk mengkaji sedikit apa yang namanya civili society, mengingat secara subtansi antara masyarakat Madani dan civili society memiliki kesamaan dalam konsep maupun realitas. Artinya mau tidak mau kajian tentang masyarakat Madani harus didekati melalui konsep civili society. Karena itu untuk memperluas wawasan tentang masyarakat Madani meniscayakan penggalian lebih lanjut arkeologi pengetahuan tentang konsep civili society. Maka kajian kali ini dianggap perlu untuk menguraikan perbedaan mendasar antara masyarakat Madani dan civili society.

Diskursus tentang konsep civili society sebagaimana yang di ungkapkan Douglas Saltmartche : konsep civili society telah disebut sebagai sebuah impian barat. Setelah menjadi lebih konkrit, ia telah menjadi bagian dari sejarah sosial eropa barat. Konsep itu adalah sebuah paradigma dan bangunan teoritik.

Dan sebagaimana setiap rumusan yang berbentuk pola. Ia tidak bisa menjelaskan semua yang terjadi. Istilah tersebut datang sebagai hasil sebuah kebutuhan untuk menemukan sebuah kerangka untuk memahami perubahan yang berkaitan dengan masa transisi dari masyarakat feodal kepada suatu masyarakat dengan hubungan politik dan ekonomi yang lebih kompleks. Ia merupakan gambaran sederhana tentang masyarakat yang tidak merupakan bagian dari negara. Ia beroperasio terutama dalam ruang lingkup ekonomi, komunikaso, politik, pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan. Civili society menyebut keragaman dan bertindak sebagai pengendali mereka yang memegang kekuasaan.

Dari ungkapan tersebut diatas lebih memperjelas apa yang dimaksud sebagai civili society, yaitu yang mengambarkan suatu masyarakat dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu masyarakat yang tidak merupakan bagian dari negara, yang mengendalikan kekuasaan dan bersifat aneka ragam (diversity) dan ini merupakan impian barat.

Dari sekian banyak para penulis mempunyai definisi yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing dan memberi tekanan pada aspek yang berbeda pula. Sebagaimana yang didefinisikan Zbigniew Rau yang menarik pengertian tentang civili society dari latar belakang Eropa Timur dan Uni Suviet mengingat penggunaan mutakhir istilah civili society itu bermula dari negara-negara kawasan itu berikut pendapatnya ;

Civli Society adalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul diantara hubungan-hubungan yang merupakan hasil komitmen keluarga dan hubungan-hubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Karena itu maka Civili Society adalah sebuah ruang yang terbebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara. Tiadanya pengaruh keluarga dabn kekuasaan negara dalam Civili Society diekspresikan dalam gambaran ciri-cirinya ; individualisme, pasar dan pluralisme.

Definisi ini kelihatannya lebih tegas dan jelas apabila melihat konsep Civili Society yang diungkapkan sebelumnya, karena dari definisi ini tergambar identitas dan jati diri, dengan memberi gambaran tentang dimana letak Civili Society dalam struktur masayarakat atau struktur politik. Definisi ini pula menunjuk adanya suatu ruang hidup yang ada diantara keluarga dan negara timbul dari sejarah pemikiran Eropa Barat. Dan disinipun memberikan ciri yang tegas  kepada Civili Society, yaitu sebuah kesatuan sistem nilai yang terdiri dari tiga nilai, yakni ; Individualisme, Pasar (Market) dan pluralisme.

Dari beberapa definisi itu, selain terdapat perbedaan, juga terdapat kesamaan. Pertama posisi Civili Society itu berada di antara keluarga dan negara. Kedua terdapat ruang pablik yang menjadi ruang hidup sebuah Civili Society. Ketiga sikap dasarnya yang mandiri, terbebas dari pengaruh keluarga dan negara. Ada pula yang melihat adanya kelompok inti dalam Civili Society itu, yaitu kelompok belajar, walaupun tidak semuanya progrsif, melainkan adapula yang konserfatif dan elitis.

Lain halnya diskursus tentang masyarakat Madani kosep ini bergulir di  Indonesia, pertama kali diperkenalkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim    – pada tahun 1995 dalam sebuah ceramah yang berjudul Islam dan pembentukan Masyarakat Madani, berpendapat bahwa; yang dimaksud dengan masyarakat madani ialah sistim sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau predictability serta ketulusan atau transparency sistem.

Manusia pada prinsipnya mempunyai kesamaan-kesamaan oleh karena kodrat kemanusiaannya.  Kesamaan-kesamaan inilah yang memungkinkan lahirnya kebudayaan sebagai suatu tatanan sosial yang dapat mempertahankan aksistensinya, bahkan dapat berkembang membangun pola hidup melalui kerjasama anatar sesama manusia. Manusia dalam kehidupannya tidak mungkin dapat bertahan apabila memutuskan ikatan sosial atau dapat dikatan bahwa adalah fitrah manusia hidup saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Farabi bahwa manusia adalah mahluk sosial. Manusia mempunyai kecenderungan alami untuk hidup bersama didalam masyarakat, karena sebagai perorangan manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.(Muhammad Azhar, 1996)

Berdasarkan pendapat tersebut, maka tilaar menyimpulkan bahwa ada dua hal yang menyebabkan manusia tidak dapat bertahan dalam kehidupan sendiri yaitu:

  • Manusia perlu kerja sama karena kebutuhan untuk melanjutkan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia.
  • Mansuia harus saling memebantu menyediakan kebutuhan hidup untuk yang esensial seperti pendidikan, sandang dan pangan.( H.A.R. Tilaar, 1999)

Berangkat dari uraian-uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang hidup secara bersama-sama membangun tatanan sosial yang adil dan beretika sesuai dengan nilai-nilai idiologi sebagai suatu kesepakatan bersama dan nilai-nilai religius.

Secara jelasnya pula pengertian masyarakat madani adalah “ masyarakat yang mengakui akan kebebasan individu untuk berkarya terlepas dari hegemoni Negara dan menekankan kepada kebasan individu yang bertanggung jawab.”

Maka kesimpulan sementara dari penulis, bahwa secara umum masyarakat madani atau yang lebih dikenal dengan civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi sosial yang memiliki ciri-ciri antara lain. Kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, dan menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakati secara bersama-sama, atau secara subtansial yakni masyarakat yang dipimpin dan tunduk pada hukum, baik penguasa, rakyat dan siapapun harus taat dan patuh pada hukum yang telah dibuat secara-bersama, dalam arti bahwa siapapun bisa memimpin negarah secara bergiliran dengan syarat ia bisa memimpin dengan adil. Dan keadailan baru bisa ditegakkan apabila setiap tindakan didasarkan pada hukum, jadi hukum merupakan ikatan moral yang bisa membimbing manusia agar senantiasa berbuat adil.
C.      Karakteristik/Ciri-ciri  Masyarakat Madani
Setelah membahas apa dan bagaiman konsep masyarakat Madani melalui uraian-uraian diatas, maka dalam sub bahsan kali ini akan diuraikan beberapa cirri atau kriteria masyarakat Madani dalam analisa Tilaar, masyarakat Madani dikaji melalui sejarah berdirinya suatu negara, atau dilihat dari sudut eksistensi masyarakat suatu bangsa atau negara dengan analisa cirri-ciri sebagai berikut :

  1. penghayatan terhadap agama sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawasan melekat atas hati nurani.
  2. Penguasa yang berwibawa.
  3. Keadilan yang mengatur antara penguasa dan rakyat, antara atasan dan bawahan.
  4. Stabilitas keamanan yang terkendali dan merata.
  5. Kesuburan tanah sehingga tak menyebabkan sikap agresi merampas tanah orang atau negara sebagai agresor.

Bila dianalisa secara satu-persatu oleh penulis dengan memandang dari sudut eksistensi masyarakat dalam suatu bangsa atau negara, kriteria yang di kemukakan oleh Tilaar di atas, maka analisanya bisa dipaparkan sebagai berikut;

Pertama, penghayatan terhadap agama sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawana melekat atas hati nurani, dalam arti bahwa nilai agama merupakan suatu dasar berpijak setiap masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktifitasnya, kenyataan ini dapat kita lihat betapa banyak diantara masyarakat, suatu keluarga yang hancur berantakan karena meninggalkan nilai-nilai agama.

Kedua, penguasa yang berwibawa yakni; penguasa yang adil terhadap rakyat merupakan satu persyaratan berdirinya masyarakat Madani, dan ini telah dibuktikan oleh sejarah, keberhasilan Harun Al-Rasyid membangun dinasti kekhalifaan, demikian pula Umar-bin Abdul Azis dapat menciptakan suatu kerajaan yang makmur berkat kharisma kewibawaan serta tegaknya keadilan yang ditunjukkan, sebaliknya kegagalan Hitler dengan sifat otoriternya, bahkan kehancuran era Suharto bagi bangsa Indonesia sebagai bentuk kelalaian mereka terhadap nilai-nilai keadilan.

Ketiga, keadilan yang mengatur antara penguasa dan rakyat, antara atasan dengan bawahan, maksudnya adalah dalam sebuah sistem penerapan hukum kenegaraan tentang pemerataan hak dan kewajiban antara pengausa dan rakyat, sebagaimana yang diteladani pada masa Nabi Muhammad dan pengikutnya, yang menanamkan sifat ketekunan dan kejujuran untuk mendirikan masyarakat yang berdasarkan keadilan, kebenaran dan tanggung jawab di hadapan sesama maupun di hadapan Allah.

Keempat, stabilitas keamanan yang terkendali dan merata berarti yakni menjadikan keamanan sebagai salah satu bagian atau masalah yang sangat subtansial dalam menjalankan roda kepemimpinan menuju pada tataran kemaslahatan bangsa dan negara.

Kelima, kesuburan tanah sehingga tak menyebabkan sifat agresif, merampas tanah orang atau negara lain sebagai agresor, mengingat bahwa agresif perampasan tanah hak milik orang lain merupakan sikap tidak mengahargai terhadap sesama juga sebagai indikator pemicu tindak kriminal yang mengakibatkan kekacauwan sehingga akan tercipta sebuah kondisi yang tidak kondusif akan stabilitas keamanan tidak terkendali dan tidak merata.

Dalam kaitannya dengan kriteria masyarakat Madani tersebut secara umum pula bisa diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi social yang memiliki cirri-ciri antara lain ; kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, dan menjunjung norma dan etika yang disepakati secara bersama-sama.

Sengaja analisa ini penulis kemukakan bertujuan untuk menambah wawasan kita tentang terwujudnya masyarakat Madani sebagai persyaratan tegaknya suatu bangsa dan negara. Sebagaiman yang dikemukakan Hikam sengan merumuskan empat ciri utamanya ;
1.      kesuka relaan artinya ; suatu masyarakat Madani bukanlah merupakan suatu masyarakat paksaan atau karena indoktrinasi. Keanggotaan masyarakat Madani adalah keanggotaan dari pribadi yang bebas yang secara sukarela membentuk suatu kehidupan bersama dan oleh sebab itu mempunyai komitmen bersama yang sangat besar untuk mewjudkan cita-cita bersama. Dengan sendirinya tanggung jawab pribadi sangat kuat karena diikat oleh keinginan bersama intuk mewujudkan keinginan tersebut
2.      keswasembadaan. Keanggotaan sukarela untuk hidup bersama tentunya tidak akan menggantungkan kehidupannya pada orang alin. Setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, bahkan untuk dapat membantu sesama yang lain yang kekurangan. Keanggotaan yang penuh percaya diri adalah anggota yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan masyarakt.
3.      kemandirian tinggi terhadap negara. Berkaitan dengan cirri yang kedua diatas, para anggota masyarakat madani adalah manusia-manusia yang percaya diri sehingga tidak bergantung kepada perintah orang lain termasuk negara.
4.      keterkaitan dengan nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Hal ini berarti masyarakat Madani adalah suatu masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan. (Muhammad A. S. Hikam, 1996)
Dalam kriteria yang utarakan Hikam ini, nampak jelas bahwa masyarakat Madani adalah suatu maysrakat yang memiliki sifat tolong menolong untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai suatu kesepakatan yang dibangun bersama, akan tetapi kebersamaan tersebut bukan berarti melahirkan pola hidup ketergantungan, justru akan melahirkan kemandirian yang sangat tinggi, yaitu suatu bentuk kebebasan berkarya dan bertanggung jawab dalam tatanan hukum-hukum nasional maupun hukum agama (Islam).

%d bloggers like this: